Reformasi 98 atau Reformasi Total adalah gerakan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dan berlangsung selama beberapa bulan. Gerakan ini terjadi sebagai respons terhadap krisis ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan didorong oleh serangkaian peristiwa penting yang memicu perubahan politik di Indonesia.

Beberapa peristiwa yang menjadi pemicu Reformasi 98 antara lain:

  • Krisis Ekonomi: Pada akhir 1997, Indonesia mengalami krisis keuangan yang mengakibatkan nilai tukar rupiah turun drastis, inflasi melonjak, dan banyak perusahaan gulung tikar. Krisis ini membuat rakyat semakin terpuruk dan merasa kecewa dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah.
  • Tragedi Tanjung Priok: Pada 12 September 1984, terjadi bentrokan antara aparat keamanan dan massa yang melakukan aksi unjuk rasa di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tragedi ini menewaskan puluhan orang dan menjadi salah satu contoh kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga sipil.
  • Tragedi Semanggi: Pada November 1998, terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan di Jalan Tol dalam kawasan Semanggi, Jakarta. Tragedi ini menewaskan beberapa orang dan menjadi peristiwa penting dalam perjuangan reformasi.

Selain itu, ada beberapa tokoh dan kelompok masyarakat yang ikut berperan penting dalam gerakan Reformasi 98, termasuk mahasiswa, aktivis, pemuka agama, pekerja, dan pengusaha. Mereka melakukan demonstrasi, unjuk rasa, dan aksi protes terhadap pemerintahan Soeharto, menuntut perubahan politik dan ekonomi yang lebih adil dan demokratis.

Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah 32 tahun memimpin Indonesia. Posisinya digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, yang mengumumkan sejumlah reformasi politik dan ekonomi, termasuk pembebasan tahanan politik, reformasi politik, dan persiapan pemilihan umum yang bebas dan adil. Gerakan Reformasi 98 dianggap sebagai titik balik penting dalam sejarah Indonesia, karena menghasilkan perubahan politik yang signifikan dan memulai era baru di negara ini.

Sebelum Reformasi 98, Indonesia diperintah oleh pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun, dari 1966 hingga 1998. Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan kebijakan otoriter dan sentralisasi kekuasaan yang ketat, dengan berbagai pembatasan kebebasan politik dan ekonomi, serta kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi tetapi terkadang mengabaikan hak asasi manusia dan kesejahteraan rakyat.

Pada masa Orde Baru, ada beberapa gerakan politik yang mencoba untuk melakukan perubahan di Indonesia. Beberapa gerakan politik tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Gerakan Mahasiswa: Mahasiswa merupakan salah satu kelompok masyarakat yang paling aktif dalam memperjuangkan perubahan politik di Indonesia pada masa Orde Baru. Mereka sering melakukan aksi unjuk rasa dan demonstrasi untuk menuntut kebebasan politik, hak asasi manusia, dan reformasi ekonomi.
  2. Gerakan Buruh: Selain mahasiswa, kelompok buruh juga turut aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka di Indonesia. Mereka sering melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah dan hak-hak lainnya.
  3. Gerakan Reformasi: Ada beberapa kelompok masyarakat dan tokoh-tokoh politik yang secara aktif memperjuangkan perubahan politik di Indonesia pada masa Orde Baru, seperti Amien Rais, Abdurrahman Wahid, dan Sri Bintang Pamungkas. Mereka sering mengeluarkan pernyataan dan memimpin aksi-aksi politik untuk menuntut perubahan politik dan demokrasi yang lebih baik.

Namun, gerakan-gerakan tersebut seringkali ditekan oleh pemerintah Orde Baru dan sering menghadapi kekerasan dan penganiayaan dari aparat keamanan. Oleh karena itu, gerakan reformasi yang lebih luas dan berhasil dilakukan oleh masyarakat Indonesia terjadi pada tahun 1998, ketika krisis ekonomi dan protes rakyat terhadap kebijakan pemerintah mencapai puncaknya dan menghasilkan perubahan politik yang signifikan di Indonesia.

Kita Harus Bicara

Pidato Amien Rais “Kira Harus Bicara” Pada tanggal 12 Maret 1998 di depan 3.000 mahasiswa di Universitas Indonesia, Depok.

Dalam pidatonya, Amien Rais menyoroti pentingnya membicarakan secara terbuka dan jujur tentang suksesi pemerintahan di Indonesia. Dia menyatakan bahwa suksesi pemerintahan adalah masalah penting bagi masa depan Indonesia dan bahwa tidak ada satu orang atau kelompok yang memiliki hak mutlak atas masa depan negara.

Amien Rais juga menekankan pentingnya mendengarkan suara rakyat dan menegaskan bahwa kekuasaan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dia mengajak masyarakat untuk bersatu dan bergerak bersama untuk menghadapi tantangan yang dihadapi Indonesia, termasuk masalah ekonomi dan politik.

Pidato “Kita Harus Bicara” Amien Rais menjadi salah satu pemicu awal dari gerakan reformasi yang memperjuangkan perubahan politik dan demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Pidato tersebut menginspirasi banyak mahasiswa dan masyarakat untuk turun ke jalan dan menuntut perubahan politik yang lebih baik di Indonesia.

Pegerakan Gusdur

Abdurrahman Wahid atau yang dikenal sebagai Gus Dur adalah salah satu tokoh penting dalam gerakan reformasi di Indonesia. Ia adalah salah satu pemimpin spiritual dan politik yang memimpin gerakan reformasi di Indonesia.

Gus Dur adalah pendiri dan pemimpin utama Nahdlatul Ulama (NU), salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ia menjadi presiden NU pada tahun 1984 dan memimpin organisasi tersebut hingga tahun 1999.

Selama gerakan reformasi, Gus Dur memainkan peran penting dalam menuntut perubahan politik dan demokratisasi. Ia aktif dalam memimpin dan mendukung demonstrasi dan unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa dan masyarakat untuk menuntut reformasi politik dan ekonomi.

Megawati

Sebelum gerakan reformasi 1998, Megawati Soekarnoputri sudah dikenal sebagai tokoh politik Indonesia dan merupakan satu-satunya putri dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno.

Megawati memulai karir politiknya pada awal tahun 1980-an dengan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang pada saat itu merupakan partai oposisi. Ia kemudian terpilih sebagai anggota DPR pada tahun 1987 dan menjabat hingga tahun 1997.

Sejak awal 1990-an, Megawati semakin dikenal sebagai tokoh perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru yang pada saat itu dipimpin oleh Soeharto. Pada tahun 1993, ia terpilih sebagai ketua umum PDI setelah mengalahkan kandidat yang didukung oleh pemerintah.

Namun, pada tahun 1996, terjadi perpecahan di PDI antara kubu Megawati dan kubu yang didukung oleh pemerintah yang dipimpin oleh Soerjadi Soedirdja. Megawati kemudian mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai kelanjutan dari perjuangan PDI.

PDIP kemudian menjadi salah satu partai politik yang memainkan peran penting dalam gerakan reformasi pada tahun 1998. Megawati sendiri menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam memimpin gerakan reformasi tersebut dan menjadi presiden Indonesia ke-5 setelah Soeharto lengser dari kekuasaan pada bulan Mei 1998.