BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi di Indonesia. BUMD didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di daerah melalui kegiatan ekonomi yang efektif dan efisien.

Latar belakang pendirian BUMD adalah karena adanya kebutuhan untuk mengoptimalkan sumber daya daerah dan meningkatkan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang berkualitas. Dalam hal ini, BUMD dapat membantu pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih baik.

Peran BUMD sendiri sangat beragam, antara lain sebagai berikut:

  1. Mengelola kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan daerah: BUMD dapat mengelola kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, atau jasa yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan membantu menciptakan lapangan kerja.
  2. Menyediakan layanan publik dan infrastruktur: BUMD dapat menyediakan layanan publik seperti air bersih, listrik, transportasi, atau jaringan telekomunikasi, serta membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau bandara.
  3. Mengoptimalkan sumber daya daerah: BUMD dapat memanfaatkan sumber daya alam atau sumber daya manusia yang ada di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  4. Menjadi wadah pengembangan usaha lokal: BUMD dapat menjadi wadah bagi pengembangan usaha lokal, khususnya untuk produk atau jasa yang unggul di daerah.

Dengan perannya yang beragam, BUMD diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa BUMD juga harus dijalankan secara efektif dan efisien agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

BUMD memiliki kaitan yang erat dengan pengendalian jasa pelayanan publik di daerah, karena BUMD seringkali dijadikan sebagai instrumen atau wadah dalam penyediaan jasa pelayanan publik tersebut. Sebagai contoh, BUMD dapat dijadikan sebagai penyedia layanan publik seperti air bersih, listrik, transportasi, atau jaringan telekomunikasi.

Dalam hal ini, BUMD diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau, serta meningkatkan aksesibilitas layanan publik tersebut. Selain itu, BUMD juga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset publik untuk memaksimalkan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam konteks pengendalian jasa pelayanan publik, BUMD dapat dijadikan sebagai alat untuk mengendalikan kualitas dan biaya pelayanan publik di daerah. Sebagai perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, BUMD diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik dengan biaya yang efisien.

Namun, perlu diingat bahwa pengendalian jasa pelayanan publik tidak semata-mata bergantung pada BUMD saja. Masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi pengendalian jasa pelayanan publik di daerah, seperti regulasi yang berlaku, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, serta dukungan dari pihak swasta dan masyarakat.